Upaya GEKANAS Melindungi Hak Pekerja - Pada tanggal 6 April 2023, Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) mengajukan permohonan Uji Konstitusional atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengenai Persetujuan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Cipta Kerja. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa kebijakan ini melanggar konstitusi dan berdampak negatif pada pekerja dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Mengenal Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS)
Sebagai aliansi gerakan serikat pekerja dan serikat buruh yang melibatkan berbagai federasi, akademisi, tokoh, dan lembaga pemerhati perburuhan, GEKANAS yang didalamnya terdapat spsi bekasi berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja. Dalam permohonan Uji Konstitusional ini, mereka menyoroti perubahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dianggap merugikan pekerja dan masyarakat umum.
Permohonan Uji Konstitusional UU Cipta Kerja
Permohonan Uji Konstitusional ini diharapkan dapat menggugah Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang adil dan menguntungkan pekerja serta masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan permohonan ini diharapkan dapat memicu perubahan kebijakan yang lebih progresif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
.jpeg)
Dampak Uji Konstitusional bagi Pekerja dan Masyarakat
Masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja dan mereka yang terlibat dalam sektor ketenagakerjaan, tentu menanti dengan penuh perhatian hasil dari Uji Konstitusional ini. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 inkonstitusional, pemerintah dan DPR RI memiliki peluang untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut dan menciptakan perubahan yang signifikan bagi pekerja dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Demokrasi
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pembentukan perundang-undangan. Dengan mengajukan Uji Konstitusional, GEKANAS berusaha memastikan bahwa kepentingan pekerja dan masyarakat luas tidak diabaikan dalam proses pembuatan Undang-Undang. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi untuk menciptakan perubahan yang positif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Harapan untuk Masa Depan Pekerja Indonesia
Dalam upayanya melindungi hak-hak pekerja dan memastikan proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia dilakukan dengan transparan dan demokratis, GEKANAS telah menunjukkan komitmennya yang kuat. Hasil dari Uji Konstitusional ini akan menentukan arah kebijakan ketenagakerjaan dan ketenagalistrikan di masa depan